Desa NGENTRONG

Posyandu ILP (Integrasi Layanan Primer) di desa adalah transformasi posyandu biasa yang menggabungkan pelayanan kesehatan untuk seluruh siklus hidup (bayi, balita, remaja, dewasa, lansia) dalam satu waktu dan tempat, bertujuan mendekatkan layanan dasar, cegah stunting, skrining penyakit tidak menular ..selengkapnya

Hari Rabu tanggal 03 Desember 2025 dilaksanakan Sosialisasi GEMAPATAS (Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas) dan GEMAPULDADIS ( Gerakan Masyarakat Pengumpul Data Yuridis ) 2025 adalah gerakan dari Pemerintah desa Ngentrong melanjutkan dari Kementerian ATR/BPN bersama masyarakat untuk meningkatkan ..selengkapnya

Dalam rangka menindaklanjuti permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan, yang sebagian pasalnya mengatur persyaratan untuk mendapatkan bantuan DAK ( Dana Alokasi Khusus ) salah satunya adalah Sekolah harus berdiri diatas tanah asset Pemerintah kabupaten, ..selengkapnya

Pemerintah Indonesia kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng untuk periode Oktober dan November 2025. Bantuan ini diberikan kepada 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Pada tanggal 28 November 2025 Bertempat dibalaidesa Ngentrong kec.Karangan ..selengkapnya

PEMERINTAH DESA NGENTRONG KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN TRENGGALEK DAMPINGI  PERSONIL KODIM  SURVEY LOKASI UNTUK BANGUNAN GERAI KDMP       Pada tanggal 20 November 2025, Pemerintah Desa Ngentrong damping personil KODIM Trenggalek melaksanakan survey lokasi untuk rencana ..selengkapnya

Bertempat dibalaidesa Ngentrong pada tanggal 17 Oktober tahun 2025 telah dilaksanakan musyawarah desa pembahasan dan penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa tahun anggaran 2025.  Musyawarah Desa (Musdes) perubahan APBDes 2025 adalah forum penting untuk menyesuaikan dan menyepakati ..selengkapnya

Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Nomor 3 Tahun 2025 adalah tentang panduan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan guna mendukung swasembada pangan. Peraturan ini menetapkan alokasi minimal 20% dari Dana Desa untuk ketahanan pangan, yang melibatkan Badan ..selengkapnya

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang lebih dikenal dengan istilah Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan dibalaidesa Ngentrong ..selengkapnya